ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK SESUAI DENGAN APLIKASI DALAM TRANSPORTASI ONLINE - NIM. A1011181109, RESTU ZULQADIANSYAH (Jurnal Fatwa Hukum, 2024)
Abstract  As one of the supports for the country's economic growth rate, the transportation sector plays a very important role. Transportation itself is divided into two types, namely private transportation and public transportation. There are several types of public transportation in Indonesia such as motorbike taxis, buses, boats, planes, and others. In this research the author discusses online motorcycle taxis as a means of public transportation. The focus of this research is legal protection for the safety of motorbike users who are not in accordance with the application in online transportation which is linked to Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019.The aim of this research is to analyze legal protection for the safety of motorbike users in online transportation. The second aim of this research is to analyze the legal consequences for the safety of motorbike users who are not in accordance with applications in online transportation. The legal research method used is normative, namely by examining existing library materials and compiling and presenting them prescriptively, namely explaining the complete picture and describing and validating the existing problems.                             The results of this research show that there is a need for legal protection as a guarantee of constitutional rights for misuse of personal data of online transportation service users. This can be studied from Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Even though there is actually no specific legal protection to protect electronic data, there are legal regulations that can be used as guidelines to implement guarantees and protection for citizens, especially in relation to electronic personal data. Apart from that, Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 12 of 2019 concerning Protecting the Safety of Motorcycle Users Used for the Public Interest was also issued, where the presence of this regulation is intended to provide safety, security, comfort, affordability and regularity for motorbike users. Regarding the legal consequences that arise due to the misuse of personal data resulting from account switching, this results in irresponsible people being able to misuse online driver accounts to use them as a means of committing crimes. If the online transportation driver's actions are very detrimental to passengers or vice versa, then this can be categorized as an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code.  Keywords: Legal Protection, Online Transportation, Driver, Passenger, Inappropriate Identity.Abstrak  Sebagai salah satu penunjang lajunya pertumbuhan ekonomi negara, sektor transportasi memegang peranan yang sangat penting. Transportasi sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu transportasi pribadi dan transportasi umum. Terdapat beberapa jenis transportasi umum di Indonesia seperti ojek, bus, kapal, pesawat, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang transportasi online sebagai alat transportasi umum. Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap keselamatan pengguna sepeda motor yang tidak sesuai dengan aplikasi dalam transportasi online yang dikaitkan dengan Permenhub Nomor 12 tahun 2019.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap keselamatan pengguna sepeda motor dalam transportasi online. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum terhadap keselamatan pengguna sepeda motor yang tidak sesuai dengan aplikasi dalam transportasi online. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang telah ada dan disusun serta disajikan secara preskriptif yakni menjelaskan gambaran lengkap dan mendeskripsikan serta memvalidasinya dari permasalahaan yang ada.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya perlindungan hukum sebagai jaminan hak konstitusional bagi penyalahgunaan data pribadi pengguna jasa transportasi online. Hal tersebut dapat dikaji dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun sebenarnya belum ada perlindungan hukum yang secara khusus untuk melindungi data-data elekteronik, namun terdapat aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman untuk mengimplementasikan jaminan dan perlindungan bagi warga Negara, terutama terkait dengan data pribadi elektronik. Selain itu, juga dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, yang mana hadirnya peraturan ini ditujukan untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan dan keteraturan terhadap pengguna sepeda motor. Terkait akibat hukum yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi yang diakibatkan adanya peralihan akun berdampak pada orang yang tidak bertanggung jawab dapat menyalahgunakan akun pengemudi online untuk digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan. Jika perbuatan pengemudi transportasi online sangat merugikan pihak penumpang maupun sebaliknya, maka hal tersebut dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.  Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transportasi Online, Pengemudi, Penumpang, Identitas Tidak Sesuai.