ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA PERUSAHAAN DAN KOPERASI DI DESA RASAU JAYA UMUM DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM - NIM. A1011201220, YOGI SETIAWAN (Jurnal Fatwa Hukum, 2024)
ABSTRACT  The conflict between PT Rajawali Jaya Perkasa and the Tanjung Jaya Abadi Producer Cooperative regarding profit-sharing for oil palm plantations from 2019 to 2023 has created tension in their relationship. Initially, they collaborated in the development of oil palm plantations with a 60:40 core plasma partnership, where the community owned the land while the company acted as the plantation manager. However, conflict arose when profit-sharing payments were not received since the distribution in 2019. Mediation efforts were made at the village, district, and even involving institutions such as the National Commission on Human Rights (KOMNAS HAM) and the Regional Government (PEMDA) of Kubu Raya Regency. Unfortunately, these efforts did not yield satisfactory results, and the community felt a lack of government support for their rights. Therefore, this research aims to explore a solution to the issue based on a sense of legal justice grounded in progressive law.  This study employs a normative research method with a descriptive approach. Data collection is conducted through interviews and literature reviews of legal materials that form the basis of the collaboration between the two parties. Data analysis uses a qualitative approach, where the data is processed into narratives and arguments based on research findings.  The research results indicate that the actions taken by the company towards the community demonstrate a lack of fairness in profit-sharing, coupled with prolonged government-mediated resolutions. This goes against the principles of progressive law, which should be pro-people and just. Indonesian criminal law emphasizes that in conflicts between legal certainty and justice, judges must prioritize justice. Suggestions for improving this situation include contract collaboration reforms, increased government involvement in mediation, implementation of progressive law principles, strengthening seedling plasma and farmer rights, and a holistic approach to conflict resolution.  Keywords: Profit Sharing Payments, Plasma Core, Progressive Law.                                              ABSTRAK  Permasalahan antara PT Rajawali Jaya Perkasa dan Koperasi Produsen Tanjung Jaya Abadi terkait pembayaran bagi hasil perkebunan kelapa sawit dari tahun 2019 hingga 2023 telah menciptakan ketegangan dalam hubungan kedua belah pihak. Pada awalnya, keduanya menjalin kerjasama dalam pembangunan perkebunan sawit dengan pola kemitraan inti plasma 60:40, di mana masyarakat sebagai pemilik lahan sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola perkebunan. Namun, konflik muncul ketika pembayaran bagi hasil tidak diterima sejak tahun pembagian hasil pada tahun 2019, upaya mediasi telah dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga melibatkan lembaga seperti KOMNAS HAM dan PEMDA Kabupaten Kubu Raya. Sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan, masyarakat merasa tidak adanya dukungan pemerintah terhadapa apa yang menjadi hak mereka, maka dari itu penelitian ini ingin melihan penyelesaian permasalahan ini dilihat dari rasa keadilan hukum dengan berdasar pada hukum progresifPenelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang menjadi dasar hubungan kerja sama antara kedua belah pihak. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data diolah menjadi narasi dan argumentasi berdasarkan temuan penelitian.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap masyarakat menunjukkan ketidakpenuhan rasa keadilan dalam pembayaran bagi hasil, seiring dengan penyelesaian yang berlarut-larut melalui mediasi pemerintah. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum progresif yang seharusnya bersifat pro rakyat dan berkeadilan. Undang-undang pidana Indonesia menekankan bahwa dalam pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Reformasi kontrak kerjasama, peningkatan peran pemerintah dalam mediasi, implementasi prinsip hukum progresif, penguatan hukum plasma nutfah dan hak petani, serta pendekatan holistik dalam penyelesaian menjadi saran-saran untuk memperbaiki situasi ini.  Kata Kunci: Pembayaran Bagi Hasil, Inti Plasma, Hukum Progresif.