PEMBUATAN APLIKASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KELURAHAN BAGI APARAT PEMERINTAH KELURAHAN PANGOLOMBIAN - Alfonsius, Eric (Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS), 2025)
− Kegiatan PKM ini bertujuan untuk membantu Kelurahan Pangolombian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon dalam membuat sistem/aplikasi pelayanan administrasi dan database kependudukan yang akan memudahkan baik pihak aparat maupun masyarakat dalam pengurusan administrasi sehingga lebih efektif lagi dalam pelayanan administrasi yang ada. Dalam pengembangannya, kegiatan ini akan menggunakan metode SDLC (Software Development Life Cycle) yang terdiri dari lima tahap, yaitu analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Selain itu, proposal ini juga akan menerapkan metode Waterfall yang akan membantu dalam mengatur tahapan-tahapan pengembangan website dengan lebih terstruktur. Dalam penerapan kegiatan ini, akan dilakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah kelurahan/kelurahan dalam mengakses informasi kependudukan dan data kependudukan. Adapun hal lainnya terdapat permasalahan lainnya dalam proses pelayanan administrasi yang dapat membantu aparat kelurahan dalam pembuatan surat-menyurat dan lain sebagainya. Solusi yang ditawarkan adalah pembuatan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang dilengkapi dengan database kependudukan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait kependudukan kelurahan dan data kependudukan. Kontribusi dari pembuatan website kependudukan kelurahan ini adalah memberikan akses informasi yang lebih mudah dan transparan kepada masyarakat tentang data kependudukan dan kependudukan kelurahan. Dengan adanya website ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan mengambil keputusan yang tepat terkait dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Dalam jangka panjang, diharapkan website ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan serta mempercepat proses pengambilan keputusan oleh pemerintah kelurahan