Tinjauan Yuridis Praktik Pemutusan Hubungan Kerja Atas Dasar Pelanggaran Bersifat Mendesak Dikaitkan dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya - Salsabila, Salma; Singadimedja, Holyness N.; Faisal, Pupung (Innovative: Journal Of Social Science Research, 2024)
Kehadiran mekanisme PHK pelanggaran bersifat mendesak dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) PP 35/2021 tidak mengatasi perbedaan tafsir penerapan asas praduga tidak bersalah yang ditinggalkan pasca dibatalkannya Pasal 158 UU Ketenagakerjaan. Saat ini, masih terdapat praktik PHK yang dilakukan tanpa hadirnya aturan pelanggaran bersifat mendesak dalam kaidah otonom sebagai hal yang disyaratkan Pasal 52 PP 35/2021 dan tanpa didahului adanya putusan pidana yang menyatakan kesalahan pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, secara yuridis, praktik PHK karena pelanggaran bersifat mendesak dikaitkan dengan UU Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terhadap PHK karena pelanggaran bersifat mendesak dalam UU Cipta Kerja dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik PHK karena pelanggaran bersifat mendesak tidak sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja, namun ketidaksesuaian tersebut dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlindungan terhadap pekerja/buruh terhadap PHK karena pelanggaran bersifat mendesak dalam UU Cipta Kerja tidak pula sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Kata Kunci: PHK, Pelanggaran Bersifat Mendesak, Asas Praduga Tak Bersalah The enactment of GR 35/2021, specifically Article 52 (2), does not suffice to reconcile the disparities in the interpretation and application of the presumption of innocence principle that persisted following the annulment of Article 158 of Manpower Law. Currently, there remain practices wherein dismissals occur without the existence of the autonomous rules classifying the action or behaviour as urgent violation, as required by Article 52 (2) of GR 35/2021 and without a preceding criminal court decision establishing the fault of the worker. This research aims to undertake a legal analysis of employment dismissal practice on the grounds of urgent violation in association with the Job Creation Law and other applicable regulation and to examine the legal protection provided for the employee in relation to the presumption of innocence principle. This research adopts a juridical-normative method and utilizes descriptive analytical specification. The result reveals that the practices under analysis were not in conformity with Article 52 (2) of GR 35/2021. However, alternative statutory provisions support the justification for this nonconformity. The existing legal protection provided for the employee, with regard to the practice of dismissal for reasons of urgent violation, overlook the principle of presumption of innocence. Keywords: Employment Dismissal, Urgent Violation, Presumption of Innocence Principle