Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia - Muhammad Idris Sarumpaet1; Hilal Haitami Harahap; Fauziah Lubis (Innovative: Journal Of Social Science Research, 2024)
Peran politik hukum dalam membentuk kerangka hukum progresif di Indonesia adalah esensial. Ini terjadi sebab politik hukum mendikte rancangan kebijakan hukum yang ideal untuk masa depan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, atau yang sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini, yang juga dikenal sebagai studi perpustakaan atau analisis dokumen, bersifat teoritis dan mengandalkan data dari bahan-bahan hukum yang tersedia dalam bentuk tertulis dan sumber-sumber perpustakaan sebagai dasar analisisnya. Penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Konsep hukum responsif di Indonesia bermula di era orde baru, tepatnya pada dekade 1980-an. Konsep ini berkembang hingga munculnya gagasan hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo. Gagasan ini, yang telah diakui sebagai bukan konsep baru, merupakan hasil dari proses kristalisasi panjang berdasarkan penelaahan atas dinamika isu hukum di Indonesia yang berkelanjutan. Kedua, Dengan konfigurasi politik yang berorientasi demokratis pada masa kini, karakteristik politik hukum nasional mengarah pada produksi norma hukum yang cenderung memiliki responsivitas terhadap kebutuhan populis. Ketiga, Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan karakter responsif dalam pembentukan perundang-undangan telah mencerminkan peran penting politik hukum dalam beberapa aspek.