Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Harta Warisan Yang Diperoleh Oleh Ahli Waris - Tarmudi, Tarmudi; Nurmawati , Bernadete; Fahlevie , Rinaldi Agusta; Herman, KMS; Santi , Farida (Innovative: Journal Of Social Science Research, 2024)
Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh menyatakan bahwa warisan yang belum terbagi menggantikan ahli waris yang berhak dan merupakan Subjek Pajak. Warisan yang belum terbagi merupakan Subjek Pajak pengganti, oleh karena itu atas penghasilan yang diwariskan dikenakan pajak. NPWP yang disetorkan ahli waris menentukan pajak penghasilan warisan yang belum terbagi. Kesimpulannya, warisan yang belum terbagi dikenai pajak karena menggantikan ahli waris yang berhak menurut Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh. Pasal 2A UU PPh secara jelas mengatur kapan kewajiban pajak subjektif atas warisan yang belum terbagi dimulai dan berakhir, namun tidak menentukan status subjek, tarif, maupun tata cara pengenaan pajak, sehingga ketentuan tersebut belum memenuhi asas kepastian hukum. Warisan yang belum terbagi bertentangan dengan keadilan perpajakan secara vertikal dan horizontal. Warisan yang belum terbagi dikenakan pajak penghasilan untuk menggantikan ahli waris yang sah. Aturan warisan yang belum terbagi dalam UU PPh bertentangan dengan kejelasan hukum dan keadilan. Sosialisasikan warisan yang belum terbagi sebagai topik pajak penghasilan, ubah UU PPh untuk menciptakan kepastian hukum, dan tunda pajak penghasilan hingga jelas siapa ahli waris yang berhak. Warisan harus menggunakan NPWP ahli waris dan tidak melebihi masa kadaluarsa.