PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN KECAMATAN DI KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE - Makagansa, Mega Hardianty; Pioh, Novie; Kairupan, Josef (JURNAL EKSEKUTIF, 2017)
AbstrakPrinsip Otonomi Daerah adalah kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Segala kekayaan daerah baik itu berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia menjadi potensi dan kekhasan tersendiri yang dimiliki daerah dan hal inilah yang menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan arah dan kebijakan dalam merencanakan segala kebutuhan guna pengembangan daerahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelayana Publik Pasca Pemekaran di kecamatan Tahuna Barat, hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah pemekaran terdapat pengaruh yang signifikan antara pemekaran kecamatan dan kondisi pembangunan infrastruktur, dimana setelah pemekaran pembangunan menjadi lebih baik dan cepat,dan juga setelah pemekaran terdapat pengaruh yang signifikan antara pemekaran kecamatan dan kondisi pelayanan publik, dimana setelah pemekaran pelayanan publik menjadi lebih disiplin dan efisien, hal-hal yang mendukung kondisi pembangunan dan pelayanan publik dari faktor pendukung internal yaitu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana serta dana yang dibutuhkan baik untuk kelancaran pembangunan maupun untuk efektivitas pelayanan publik, sedangkan faktor penghambat dari pemerintah adalah adanya pembangunan lain yang berupa pelabuhan yang menyebabkan perbaikan jalan tertunda, sedangkan pada pelayanan publik setelah pemekaran masyarakat merasa lebih baik hanya saja untuk menuju ke kantor kecamatan masyarakat masih terhambat dengan jalan yang rusak.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pemekaran Kecamatan