EFEKTIVITAS KOLABORASI KKN MBKM FAKULTAS HUKUM UNRI - PLN ULP BANGKINANG DALAM PROYEK LIGHT UP THE DREAM - Dea, Tri Rismi; Sakhi, Wan Muhammad Afdhal; Malhendra, Thomas; Cahyani, Rachel Sri; Tampubolon, Ezra Artha Sasta; Puan S, Alichia; Jonaidi, Anisa Fazira; Sijabat, Angels Yustina Putri; Kartika, Aulia; Rahmadan, Davit; Amiruddin, Yassir (JP2N : Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara, 2025)
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas model kolaborasi antara program KKN MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau (UNRI) dan PT PLN ULP Bangkinang dalam pelaksanaan Proyek Light Up The Dream di Desa Merangin, Kampar. Isu akses energi di negara berkembang sering menghadapi hambatan prosedural dan legal, menuntut intervensi transdisipliner. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-evaluatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen terhadap informan kunci, penelitian ini mengevaluasi proses, output, dan efektivitas substantif proyek. Temuan menunjukkan adanya proses tiga tahap yang sangat ketat (Inisiasi, Verifikasi, dan Implementasi) yang menghasilkan tingkat penyaringan ekstrem: hanya 1 dari 20 rumah tangga yang teridentifikasi awal berhasil mendapatkan sambungan listrik baru yang legal (tingkat keberhasilan kuantitatif 5%). Penyaringan ini utamanya disebabkan oleh hambatan legalitas dan administrasi (status kepemilikan lahan/rumah). Meskipun output numeriknya rendah, analisis menyimpulkan bahwa model kolaborasi ini sangat efektif secara substantif dalam mencapai tujuan intinya: menyediakan akses listrik yang legal, aman, dan bersertifikasi resmi (SLO). Keterlibatan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai knowledge brokers dalam pendampingan legalitas dan kepatuhan administratif merupakan faktor krusial yang menjamin output memenuhi standar regulasi (UU No. 30/2009). Proyek ini menjadi contoh sukses model Triple Helix di mana sektor akademik menjamin kepatuhan regulasi dan recognition justice, menjadikannya model best practice untuk mengintegrasikan service learning berdampak tinggi dengan tanggung jawab sosial korporasi dalam pemenuhan hak-hak dasar konstitusional warga negara.