EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PUPR KOTA GORONTALO - Kasuma, Moh. Randi S.; Djafar, Lucyane; Mozin, Nopiana (KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 2025)
This study aims to evaluate the effectiveness of public services in the issuance of Building Permits (IMB) by the Department of Public Works and Public Housing (PUPR) over the past two years. Although service digitization and innovations have been implemented, several challenges remain, including complex bureaucracy, delays, limited public participation, and low transparency This evaluation is crucial for identifying barriers, assessing current policies, and offering recommendations to improve IMB service quality, making it more efficient, transparent, and responsive to public needs. The study employed a qualitative method with a descriptive approach. The findings indicate that the effectiveness of IMB services at the PUPR Department of Gorontalo City is still suboptimal. Despite efforts to enhance digitalization and service capacity, issues such as processing delays, inconsistent information, low responsiveness to public complaints, and limited use of technology persist. Key factors influencing service effectiveness include uneven human resource competencies, weak interdepartmental coordination, inadequate infrastructure, and insufficient public understanding of the digital licensing system. To improve reliability, responsiveness, and public trust in IMB services, internal organizational reforms, human resource development, and more adaptive and participatory use of technology are necessary. Overall, IMB services at the PUPR Department of Gorontalo City have not yet reached full effectiveness due to persistent obstacles, particularly in timeliness, responsiveness, and techno gical utilization. These challenges are primarily rooted in the quality of human resources, underdeveloped service systems, and a lack of digital outreach. Thus, strengthening internal capacity, refining service systems, and optimizing technology use are essential steps toward delivering faster, more transparent, and more reliable public services. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Kementerian PUPR dalam dua tahun terakhir. Meski telah dilakukan digitalisasi dan inovasi pelayanan, masih terdapat berbagai kendala seperti birokrasi yang rumit, keterlambatan, minimnya partisipasi masyarakat, dan rendahnya transparansi. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi hambatan, menilai kebijakan yang diterapkan, serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan IMB yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif dan di sajikan dalam bentuk diskkriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas PUPR Kota Gorontalo masih belum optimal. Meskipun terdapat upaya digitalisasi dan peningkatan kapasitas pelayanan, masih ditemukan berbagai kendala seperti keterlambatan proses, inkonsistensi informasi, rendahnya responsivitas terhadap keluhan masyarakat, dan keterbatasan pemanfaatan teknologi. Faktor-faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelayanan meliputi sumber daya manusia yang belum merata kompetensinya, koordinasi antarbidang yang kurang optimal, keterbatasan sarana prasarana, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital perizinan. Untuk meningkatkan keandalan, ketanggapan, dan keyakinan publik terhadap pelayanan IMB, diperlukan pembenahan internal organisasi, penguatan SDM, serta pemanfaatan teknologi secara lebih adaptif dan partisipatif. Pelayanan IMB oleh Dinas PUPR Kota Gorontalo belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterlambatan proses, kurangnya responsivitas, dan keterbatasan pemanfaatan teknologi. Faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, sistem pelayanan yang belum optimal, serta minimnya sosialisasi digital menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas internal, perbaikan sistem layanan, dan penguatan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terpercaya.