Rintisan Kader Binaan Bela Negara Mengawal Generasi Anti Narkoba - Yuli W , Yuliana; Satino , Satino; Suherman , Suherman; Widoretno Putri , Citraresmi; Suprima , Suprima; Benedictus Roring, Edward (IKRA-ITH ABDIMAS, 2024)
Rehabilitasi penyalahgunaan narkotika adalah merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam upaya menanggulangi terhadap bahayanya terhadap penyalahgunaan narkotika, menurut Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim antara putusan rehabilitasi dan pidana penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori pembuktian kejahatan dan teori rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yuridis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut, berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP, hakim untuk menentukan sah atau tidaknya terdakwa dan untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus memiliki empat syarat, yaitu: dua alat bukti yang sah, hakim harus yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan hal itu, dengan adanya saksi, surat dan barang bukti itu sendiri. Setiap tindak pidana pasti ada sanksi yang dibuktikan dalam proses persidangan dan harus ada putusan hakim. Dalam memutus tindak pidana narkotika terkait penyalahgunaan narkotika Golongan I selain tumbuhan, hakim wajib memberikan rehabilitasi medik dan sosial. Keleluasaan hakim untuk memutus tindak pidana terkait penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 127 jo Pasal 103 UU Narkotika.