Makna Konsep Catur Guru bagi Suku Tengger sebagai Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Perspektif Fenomenologi) - Putra, Alfyananda Kunia; Sumarmi, Sumarmi; Susilo, Singgih (Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 2018)
The development rate was hampered by high population growth, uneven distribution and the explosion of the young population which one of them caused by early marriage. The effort in maturing the age of marriage to decrease the number of early marriage, need to involving the local wisdom in the society. One of local wisdom in Tengger Tribe to maturing the age of marriage is Catur Guru consept. The purpose of this research is to reveal the meaning of Catur Guru in maturing the age of marriage. The research design is qualitative research with Alfred Schutz phenomenological perspective. The research result revealed that Catur Guru play an important role to maturing the age of marriage in Tengger Ngadisari Tribe, so there is no longer an early marriage happen. Advice from the results of research maturing the age of marrige should not only a policy that issued because certain interest, but also must formulated based on the local wisdom owned by the community.Laju pembangunan terhambat akibat tingginya pertumbuhan penduduk, persebaran yang tidak merata dan ledakan penduduk di usia muda yang salah satunya disebabkan oleh pernikahan dini. Dalam upaya mendewasakan usia perkawinan agar mengurangi pernikahan dini, perlu melibatkan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Salah satu kearifan lokal Suku Tengger dalam mendewasakan usia perkawinan yakni konsep Catur Guru. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap makna Catur Guru dalam mendewasakan usia perkawinan. Desain penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan perspektif fenomenologi Alfred Schutz. Hasil penelitian mengungkapkan Catur Guru berperan penting dalam pendewasaan usia perkawinan Suku Tengger Ngadisari, hingga tidak lagi terjadi kasus pernikahan dini. Saran dari hasil penelitian pendewasaan usia pekawinan seharusnya tidak hanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan karena kepentingan tertentu, melainkan juga harus dirumuskan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat.