FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA DI DESA RENDE KECAMATAN CIKALONG WETAN KABUPATEN BANDUNG BARAT - Sudrajat, Ajat (JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2020)
Amanat Undang-undang Pemerintah Daerah dan Desa menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) unsur pemerintahan penting yang berperan dalam masyarakat, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. fungsi Legislasi BPD sendiri yakni menetapkan Peraturan Desa (PERDES) bersama Kepala Desa (Kades), serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Fungsi Legislasi BPD sendiri dalam membuat peraturan desa, terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: Tahap Inisiasi, Tahap Sosio Politis, dan Tahap Yuridis. Permasalahan BPD di Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat adalah permasalahan yang berkutat pada pembuatan peraturan desa tidak sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dan dasar penelitian adalah studi kasus. Dalam Tahap Inisiasi, proses pembuatan Peraturan Desa Rende Nomor 2 tahun 2010 tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 terbagi atas, (a.) Pengumpulan Aspirasi Masyarakat, (b.) Perumusan dan (c.) Pengusulan. Dalam Tahap Sosio-politis proses pembuatan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2010 tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 terbagi atas, (a.) Rapat Internal Pemerintah Desa dan, (b.) Rapat Gabungan/ pembahasan. Dalam Tahap Yuridis proses pembuatan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2010 tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 terbagi atas, (a.) Penyusunan Ranperdes, (b.) Penyerahan Ranperdes, (c.) Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa.