Right To Be Forgotten Vis-À-Vis Hak Atas Informasi - Heribertus Untung Setyardi (Jurnal Kewarganegaraan, 2024)
Abstract Right to be forgotten (RBF)is defined as a mechanism provided by electronic system providers to delete electronic information or electronic documents that are considered irrelevant in relation to a person. When looking at the meaning of RBF, it can be said that this is also closely related to information, because one of the things that is asked to be "forgotten" is information. Talking about information, it cannot be separated from Law Number 14 of 2018 concerning Public Information Disclosure. This law emphasizes that information is a basic need for everyone in developing themselves. Moreover, obtaining information is a right guaranteed in a country that upholds human rights. In this regard, through this paper the author will answer the question whether the presence of the RBF strengthens the right to information that has been guaranteed in Law No. 14 of 2008 or vice versa. Keywords: Right to be forgotten, right to information, human rights. Abstrak Right to be forgotten (RBF) atau yang biasa disebut dengan “hak untuk dilupakan” diartikan sebagai suatu mekanisme yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang dianggap tidak relevan berkaitan dengan diri seseorang. Apabila melihat sepintas dari makna RBF tersebut, dapat dikatakan bahwa hal ini juga mempunyai kaitan erat dengan informasi, sebab salah satu hal yang dimintai untuk “dilupakan” ialah mengenai informasi. Berbicara mengenai informasi, maka tidak dapat dilepas-pisahkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini menegaskan bahwa informasi merupakan suatu kebutuhan pokok untuk setiap orang dalam mengembangkan dirinya. Terlebih lagi untuk memperoleh informasi merupakan suatu hak yang dijamin dalam negara yang menunjung tinggi hak asasi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, lewat tulisan ini penulis akan menjawab suatu pertanyaan apakah kehadiran RBF ini menguatkan hak atas informasi yang selama ini dijamin dalam UU No. 14 Tahun 2008 ataukah sebaliknya. Kata Kunci: Right to be forgotten, ha katas informasi, HAM