Digital Governance dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Kearifan Lokal di Kota Bandung - Deliarnoor, Nandang Alamsah; Suwaryo, Utang; Hermawati, Rina; Taryana, Agus (Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology), 2024)
Ketergantungan pangan yang tinggi terhadap daerah lain membuat Kota Bandung sangat rentan terhadap ketahanan pangan, tidak memiliki kedaulatan pangan, rentan terhadap gejolak harga, atau tidak dapat mengontrol harga pangan yang beredar. Tata kelola digital melalui indigenous knowledge di Kota Bandung menjadi aspek penting untuk mewujudkan ketahanan pangan, salah satunya melalui pertanian perkotaan terpadu yang disebut Buruan Sae (Pekarangan Sehat Alami dan Ekonomis). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bandung melalui DKPP belum menerapkan tata kelola pemerintahan digital pada program Buruan Sae, baru baru memulai yaitu dengan pembuatan aplikasi yang belum sempurna yang merupakan layanan menuju pemerintahan digital, belum sampai pada kategori SPBE. Padahal program buruan sae dapat membantu masyarakat memanfaatkan sumber tanaman pekarangan sebagai alternatif untuk ketahanan pangan, dengan adanya teknologi digital yang mendukung program buruan sae DKPP dapat melacak alur barang dari petani hingga ke konsumen, memonitoring kualitas produk, dan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan yang memberikan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Such high food dependence on other areas means that the city of Bandung is very vulnerable to food security, does not have food sovereignty, is vulnerable to price fluctuations, or cannot control the price of food in circulation. Digital governance through indigenous knowledge in the city of Bandung is an important aspect of realizing food security, one of which is through integrated urban farming called Buruan Sae (Natural and Economical Healthy Yard). This research uses a qualitative approach with a case study method in the city of Bandung. The results of the research show that the City of Bandung, through DKPP, has not yet implemented digital governance in the Buruan Sae program, only just starting out, namely with the creation of a rudimentary application that is a service towards digital government, not yet reaching the SPBE category. Even though the sae hunting program can help the community utilize garden plant sources as an alternative for food security, the existence of digital technology that supports the sae hunting DKPP can track the flow of goods from farmers to consumers, monitor product quality, and ensure compliance with food safety standards that provide consumer trust in local products.