THE LEGISLATION OF SUPPORT DECISION-MAKING: PERAN LEGISLATIF DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN INKONSISTENSI HUKUM HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN ASAS PARTISIPASI PENUH: THE LEGISLATION OF SUPPORT DECISION-MAKING: PERAN LEGISLATIF DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN INKONSISTENSI HUKUM HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN ASAS PARTISIPASI PENUH - Nurhasim; Luviana, Ervin (Journal of Studia Legalia, 2025)
Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum di Indonesia harus beradaptasi dan dapat menjamin secara lebih efektif hak penyandang disabilitas untuk mengambil keputusan berdasarkan asas partisipasi penuh. Studi ini menemukan adanya inkonsistensi dalam norma hukum yang berlaku, sehingga berpengaruh pada peluang keterlibatan dan hak pasrtisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap kerangka peraturan berkaitan dengan hak asasi manusia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dengan fokus pada perkembangan regulasi dan kebijakan terbaru. Hasil penelitian menunjukkan perlunya jaminan hukum yang lebih jelas dan konsistensi penerapan prinsip partisipatif dalam aturan hukum, agar hak-hak penyandang disabilitas sebagai pengambil keputusan yang setara dapat diakui dan dilindungi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum dan harmonisasi regulasi sangat penting untuk menciptakan sistem yang adil dan inklusif melalui adanya konsep The Legislation of Support Decision-making. This study examines how Indonesian law must adapt and more effectively guarantee the rights of persons with disabilities to make decisions based on the principle of full participation. The study finds that inconsistencies in prevailing legal norms impact opportunities for involvement and participation rights of persons with disabilities in society. The research was conducted through an in-depth analysis of the regulatory framework related to human rights, such as Law Number 39 of 1999 on Human Rights and Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, with a focus on recent regulatory and policy developments. The results demonstrate the need for clearer legal guarantees and consistency in applying participatory principles within legal rules so that the rights of persons with disabilities as equal decision makers can be recognized and protected. This research concludes that legal certainty and regulatory harmonization are essential to create a fair and inclusive system through the concept of The Legislation of Support Decision-making.