Analisis Tindak Pidana Penadahan Motor Curian Menurut Pandangan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Cbn - Ali, Irfdan Muiz; Maemunah , Maemunah; Muslih, Muslih (Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance, 2025)
Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pembeli sepeda motor hasil curian di Kabupaten Cirebon dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Fenomena penadahan sepeda motor curian merupakan bagian integral dari rantai kejahatan yang memerlukan pendekatan hukum komprehensif untuk memutus siklus kriminalitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, didukung data dari studi pustaka, analisis undang-undang, dan literatur hukum Islam. Fokus analisis diarahkan pada perbandingan pengaturan dan penerapan hukum pidana positif Pasal 480 KUHP dengan konsep jinayah dalam hukum pidana Islam, khususnya kategori ta'zīr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban terhadap pembeli sepeda motor hasil curian dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan yang mensyaratkan unsur "mengetahui" atau "patut menduga" asal-usul barang. Pembeli yang tidak melakukan pengecekan dokumen kendaraan secara layak dapat dijerat karena kelalaiannya dianggap memenuhi unsur "patut menduga". Dalam hukum pidana Islam, meskipun penadahan tidak diatur eksplisit seperti dalam KUHP, perbuatan ini termasuk kategori ta'zīr dengan hukuman yang diserahkan kepada kebijakan hakim. Implementasi penanganan kasus di Kabupaten Cirebon menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian unsur subjektif, minimnya kesadaran masyarakat dalam memeriksa legalitas kendaraan, dan lemahnya pengawasan pasar kendaraan bekas. Penelitian menyimpulkan perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan edukatif, dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan konteks sosial-budaya masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara pendekatan formal dan informal, serta pentingnya meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui program edukasi yang berkelanjutan