Implementasi Keijakan I-Tax Dalam Upaya Optimaisasi Penerimaan Pajak Restoran Oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya: Eva Forwanti, Taufik Arbani - Eva Forwanti; Taufik Arbani (Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2024)
Penelitian ini berangkat dari suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan yang bersumber dari pajak. Kemudian berdasarkan Perda No. 7 thn 2019 tentang Inovasi Daerah & Perda No. 4 thn 2018 tentang Pajak Daerah Kota Palangka Raya, lahirlah kebijakan I-Tax (alat transaksi usaha real time) yang digunakan pada pajak restoran. Namun hadirnya I-Tax di tahun 2021-2022 belum memberikan penerimaan yang signifikan, tidak tercapainya 100% antara target dengan realisasi hingga adanya penarikan pada alat/perangkat di tahun 2023. Dari hal tersebut sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis mengapa implementasi kebijakan I-Tax dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak restoran oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 mengalami kegagalan. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif eksplanatif dengan Dengan fokus penelitian terhadap empat (4) tahapan yaitu komunikasi/sosialisasi, pemasangan perangkat (I-Tax), pemantauan dan kerjasama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan I-Tax Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 mengalami kegegalan dikarenakan tidak berjalannya dengan baik pada proses implementasi kebijakan ini. Hal itu didasari dari adanya sosialisasi yang belum menyeluruh dan belum adanya pelatihan khusus bagi pelaku usaha dalam penggunaan perangkat, kemudian jumlah perangkat/fasilitas masih terbatas dan SDM dari pihak ketiga yang masih belum siap akan inovasi. Selanjutnya pada tahap pemantauan masih belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertulis dan jelas untuk pembagian tugas sehingga pemantaun yang dilakukan tidak terkontrol dan dalam proses kerjasama adanya penolakan secara tidak langsung oleh implementor akan kebijakan sehingga pemahaman dari tujuan kebijakan belum mengetahui secera menyeluruh sehingga intensitas tanggapan berakhir pada putusnya kerjasama dan penarikan perangkat I-Tax.