PENEGAKAN HUKUM UNTUK PELAKU TERKAIT E-COMMERCE SEBAGAI BENTUK DARI PERLUASAN EKONOMI - Tulim, Anto; Yuanita, Yuanita; Erma, Zetria (JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS), 2019)
Perdagangan bebas mempunyai arti khusus ketika perdagangan diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak suka rela dari masing-masing pihak tanpa dibatasi ruang dan waktu. Aspek tanpa dibatasi ruang dan waktu menjadi penting dalam perdagangan bebas karena akibat dari perluasan perdagangan dunia yang terjadi sehingga bisa dikatakan perdagangan bebas muncul karena melihat adanya manfaat dari pengembangan arus teknologi. Perluasan ekonomi berdampak pada berkembangnya kemajuan teknologi perdagangan bebas antar negara. melalui perdagangan internasional melahirkan aturan perdagangan bebas serta lebih fokus pada pengembangan pasar bebas atau cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Wujud dari akibat perluasan perdagangan bebas adalah munculnya fenomena electronic commerce. Penelitian ini mencoba menganalisis permasalahan bagaimana penegakan hukum untuk pelaku terkait e-commerce sebagai bentuk dari perluasan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis dengan bentuk penelitian desk study. Penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tantangan hukum dalam pembangunan e- commerce yaitu bentuk badan hukum, perizinan, aspek legalitas dan perlindungan hukum para pihak dalam komuniatas e-commerce dan kedua, peran pemerintah dalam pembangunan bisnis e- commerce adalah dengan melakukan perbaikan sistem hukum nasional sesuai dengan dinamika perkembangan telematika dan menerbitkan regulasi yang memuat aspek pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan atau sumber daya manusia, infrastruktur jaringan komunikasi, logistik, keamanan siber serta manajemen pelaksana peta jalan e-commerce.