TINJAUAN YURIDIS PELAKU KEPEMILIKAN UANG PALSU BERDASARKAN PASAL 36 JO PASAL 26 UNDANG – UNDANG NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DI BELAWAN STUDI KASUS PUTUSAN NO: 704/Pid.B/2020/PN-MDN - Marpaung, Rolando; Br Sitanggang, Monica Sari (JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS), 2021)
Uang adalah suatu alat yang bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar – menukar ataupun alat pembayaran yang sah dalam suatu aktivitas ekonomi. Berbeda dengan pengertian Mata Uang, Mata uang adalah satuan nilai uang yang sudah disetujui oleh pemerintah dalam suatu negara. Suatu negara memiliki mata uangnya tersendiri. Jadi dalam hal ini uang adalah merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, uang yang diterima oleh masyarakat sebagai penghasilan, upah atau gaji berupa honorarium, deviden dan sesuatu yang diterima dalam bentuk uang yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai investasi. Dengan demikian terjadilah suatu sirkulasi yang terus menerus dan berlanjut dalam pengeluaran dan penerimaan uang. Hal ini berarti uang memegang peranan penting dalam kehidupan. Peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak - banyaknya dan tidak jarang cara - cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kejahatan pemalsuan, pengedaran dan kepemilikan uang palsu saat ini semakin meresahkan masyarakat, yang dimana dampak utama ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri. Oleh karena itu, setiaptindakanatauperbuatan yang bersifat atau berpengaruh terhadap fungsi uang perlu dilakukan penindakan tegas dan dikenai sanksi yang berat. Sehingga dengan demikian setidak – tidaknya akan menjadi pelajaran dan menjadi jera, terutama ditunjukan kepada pihak - pihak yang beritikad tidak baik dan bertindak serupa.