Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Produk Kecantikan Yang Menyesatkan Di Media Sosial (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia) - Eva Margareth Sarah; Hia, Niscaya; Marpaung, Rolando (JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS), 2023)
Iklan merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi mengenai barang dan atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumen, maka dari itu iklan tersebut sangat penting kedudukannya bagi pelaku usaha sebagai alat untuk membantu memperkenalkan produk atau jasa yang itawarkannya kepada konsumen, dan tidak jarang para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya mereka memberi informasi atau promosi secara berlebihan dan mengesankan keunggulan produknya terlalu hebat, sehingga muatan dalam informasinya kerap kali tidak jelas, tidak sesuai dengan janji promosi dan berkesan menyesatkan konsumen, lemahnya posisi konsumen ini perlu diberikan perlindungan terhadap iklan-iklan yang menyesatkan yang dapat merugikan konsumen. . Berdasarkan hal tersebut Penulis terdorong untuk membuat judul Perlindungan Hukum bagi konsumen akibat iklan yang menyesatkan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk iklan yang menyesatkan bagi konsumen, akibat hukum iklan yang menyesatkan bagi konsumen, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat iklan yang menyesatkan, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder, alat pengumpul data penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini bentuk iklan yang menyesatkan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen adalah bentuk iklan konsumen yang melanggar prinsip-prinsip hukum bisnis dan Pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen. Akibat hukum dari iklan yang menyesatkan konsumen adalah bentuk sanksi pidana atau administratif. Perlindungan konsumen telah di amanatkannegara melalui UUPK Pasal 4 tentang hak-hak konsumen yang harus dipatuhi dan dilindungi pula oleh pelaku usaha, serta adanya BPSK sebagai lembaga yang menjamin dan melindungi konsumen.