Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah dalam Ketentuan Isbat Nikah di Indonesia - Nadifah, Nafi'atun (Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial, 2021)
Perkawinan secara sirri tentunya menimbulkan dampak yang berhubungan dengan ketertiban administrasi di negara atau pernikahan itu tidak diakui secara sah oleh negara. Sehingga pihak yang menikah sirri pasti tidak mendapatkan hak perdata yang diakibatkan dari sebuah perkawinan, seperti anak yang dilahirkan tidak diakui oleh negara bahwa itu adalah anak dari para pihak yang tercatat dalam akta kelahiran. Serta hak-hak lain seperti waris, kependudukan, pelayanan masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalah tersebut maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan terkait penetapan sahnya suatu perkawinan atau isbat nikah. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka diperlukan penjelasan tentang pentingnya memahami apa pengertian isbat nikah dan bagaimana ketentuannya? Bagaimana urgensi isbat nikah dan perkawinan yang seperti apa yang bisa diajukan untuk perkara isbat nikah di Pengadilan? Serta bagaimana aplikasi qowaid fiqhiyah dalam ketentuan isbat nikah tersebut?. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi isbat nikah harus sesuai alasan yang diatur dalam Undang-Undang serta pengaplikasian qawaid fiqhiyah dapat menjadi alasan dikabulkan atau tidaknya sebuah permohonan isbat nikah yang diajukan.