Perkembangan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung - Sumar'um (SiRad: Pelita Wawasan, 2025)
According to the Marriage Law, the primary goal of marriage is to establish a lasting and harmonious family. However, the 2024 report from the Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia indicates that divorce is the most frequently handled case, with a total of 359,496 cases. A significant number of these divorce cases involve disputes over child custody. Based on the Compilation of Islamic Law, supported by Surah Al-Baqarah verse 233 and a hadith narrated by Tirmidzi, custody of children under the age of 12 is generally granted to the mother. Nevertheless, court decisions do not always award custody to the mother. This is evident from several Supreme Court precedents, including Decision No. 102 K/SIP/1973, No. 126 K/Pdt/2001, and No. 110 K/AG/2007. This raises the need to examine whether these precedents are in conflict with Islamic law or national (positive) law, particularly in light of legal theory on the purpose of law and the concept of maqashid shariah. This research is normative in nature, using a conceptual approach, statutory approach, and case analysis. The findings indicate that the precedents which do not grant custody to the mother are not in contradiction with either Islamic law or positive law. Furthermore, these decisions align with the objectives of law and the principles of maqashid shariah. [Menurut Undang-Undang Perkawinan, tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang langgeng dan harmonis. Namun, laporan tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa perceraian merupakan perkara yang paling banyak ditangani, dengan total 359.496 kasus. Sebagian besar dari perkara perceraian tersebut melibatkan sengketa mengenai hak asuh anak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, yang didukung oleh Surah Al-Baqarah ayat 233 serta hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, hak asuh anak di bawah usia 12 tahun pada umumnya diberikan kepada ibu. Meskipun demikian, putusan pengadilan tidak selalu menetapkan hak asuh kepada ibu. Hal ini terlihat dari beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Putusan No. 102 K/SIP/1973, No. 126 K/Pdt/2001, dan No. 110 K/AG/2007. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menelaah apakah yurisprudensi tersebut bertentangan dengan hukum Islam atau hukum nasional (positif), khususnya dalam perspektif teori hukum tentang tujuan hukum dan konsep maqashid syariah. Penelitian ini bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan analisis kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi yang tidak memberikan hak asuh kepada ibu tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif. Lebih jauh, putusan-putusan tersebut justru selaras dengan tujuan hukum serta prinsip-prinsip maqashid syariah.]