KEPASTIAN HUKUM ATAS PROSES PERALIHAN HAK JUAL BELI PENJUAL YANG DIBAWAH UMUR/BELUM CAKAP HUKUM - Simanungkalit, Lamria; Christie, Stephanie Karla; Shuroh, Endang Nusroti Dini (Tanjungpura Acta Borneo Journal, 2025)
Abstract This study examines the transfer of land rights involving minors through the application of guardianship in the sale and purchase process. This study analyzes the legal capacity of minors and the guardianship mechanism required for valid sale and purchase transactions, including the appointment of a guardian by a court and the issuance of a deed by a land official (PPAT). This study uses a normative juridical method, namely legal research that focuses on the study of laws and regulations, legal principles, and expert doctrines related to the transfer of land rights by minors. The results indicate that minors cannot independently transfer sale and purchase rights, thus requiring guardianship through a court order. This ensures legal certainty in the transfer of sale and purchase rights before PPAT and land authorities, and safeguards the interests of children as legal subjects who are not yet fully capable of understanding and managing their legal rights and obligations. Abstrak Kajian mengenai peralihan hak atas tanah yang melibatkan anak di bawah umur dengan penerapan perwalian dalam proses jual beli. Menganalisis aspek kecakapan hukum anak di bawah umur, serta mekanisme perwalian yang menjadi syarat sahnya transaksi jual beli melalui penetapan wali dari pengadilan dan pembuatan akta oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah oleh anak di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang masih dibawah umur tidak dapat melakukan sendiri untuk peralihan hak jual beli sehingga memerlukan adanya perwalian dari penetapan pengadilan sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dalam proses peralihan hak jual beli di hadapan PPAT dan instansi pertanahan, serta menjaga kepentingan anak sebagai subjek hukum yang belum sepenuhnya mampu memahami dan mengelola hak dan kewajibannya secara hukum.