PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DI MASA PANDEMI COVID-19 - Wahyuni (TADULAKO MASTER LAW JOURNAL, 2025)
The importance of legal protection by the government during the Covid-19 pandemic is currently increasingly being felt by the public as elements affected both directly and indirectly. Based on data released by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia regarding the soaring spread of Covid-19, the government is increasingly being placed in the position most responsible for legal protection of the rights of its people. With unusual conditions like this, of course the government needs to make extraordinary efforts to address the emergency of Covid-19 transmission by establishing legal regulations and decisions. The government's authority to issue policies is felt to be even more massive when the facts on the ground show conditions of rejection and indifference by the public. This condition ultimately inspired the author to carry out a normative-empirical legal analysis using legal materials and field data and then draw descriptive conclusions. Various efforts and legal steps have been taken by the government, both the central government and regional governments, to overcome the emergency of the Covid-19 outbreak, however, however legal protection efforts are provided without the role and awareness of the community, these efforts will not provide effective results. Pentingnya perlindungan hukum oleh pemerintah di masa pandemi Covid-19 saat ini semakin dirasakan oleh masyarakat sebagai pihak yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai melambungnya penyebaran Covid-19, pemerintah semakin ditempatkan pada posisi yang paling bertanggung jawab atas perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyatnya. Dengan kondisi yang tidak biasa seperti ini, tentunya pemerintah perlu melakukan upaya-upaya yang luar biasa untuk mengatasi keadaan darurat penularan Covid-19 dengan menetapkan peraturan dan keputusan hukum. Kewenangan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dirasa semakin masif ketika fakta di lapangan menunjukkan kondisi penolakan dan ketidakpedulian masyarakat. Kondisi inilah yang pada akhirnya menginspirasi penulis untuk melakukan analisis hukum normatif-empiris dengan menggunakan bahan hukum dan data lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deskriptif. Berbagai upaya dan langkah hukum telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menanggulangi keadaan darurat wabah Covid-19. Namun demikian, bagaimanapun upaya perlindungan hukum yang diberikan tanpa adanya peran dan kesadaran dari masyarakat, maka upaya tersebut tidak akan memberikan hasil yang efektif.