HAKIKAT ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENJATUHAN PIDANA - Angga Nugraha Agung (TADULAKO MASTER LAW JOURNAL, 2025)
The purpose of this study is to determine and analyze the principle of freedom of judges in the criminal justice process and to determine the implementation and implications of the principle of freedom of judges in the imposition of corruption crimes. The method used in this research is normative research method. In essence, judicial power is one of the elements in the constitutional structure which is part of the system of constitutional law. The realization of independent judicial power is attached to those who exercise judicial power. Whether judicial power is independent or not depends on the guarantee or protection of the independence or freedom of judges as implementers of judicial power. Judges are state officials who are given the authority to provide a sense of justice in society. Prior to the existence of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 (Pema 1/2020), the concept of criminalizing corruption was based on applicable laws and regulations, namely Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure and the Corruption Law, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai asas kebebasan hakim dalam proses peradilan pidana serta untuk mengetahui implementasi serta implikasi asas kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Pada hakikatnya, kekusaan kehakiman merupakan salah satu unsur dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dari sistem hukum tata negara Perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada mereka yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Apakah kekuasaan kehakiman itu merdeka atau tidak, bergantung kepada jaminan atau dan perlindungan atas kemerdekaan atau kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim merupakan pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat. Sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Pema 1/2020), konsep penjatuhan pidana tindak pidana korupsi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,