JUDICIAL REVIEW SEBAGAI KEWENANGAN LEGISLASI MAHKAMAH KONSTITUSI - Sunarto, Sunarto; Lestari, Puji; Saputro, Iwan Hardi; Ruhadi, Ruhadi (Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif, 2025)
Mahkamah Konstitusi menjadi relevan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ketika prinsip supremasi MPR itu telah mengalami pergeseran di mana MPR bukan lagi lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat. Dengan tidak adanya lagi lembaga tertinggi negara perlu adanya lembaga baru yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antarlembaga negara, termasuk melakukan pengujian terhadap produk lembaga legislatif berupa Undang-Undang, ketika diduga isinya bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Metode penulisan ini menggunakan studi literatur. Hasil yang diperoleh yaitu keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan judicial review, membawa peranan yang penting dalam mewujudkan prinsip checks and balances. Melalui kewenangan tersebut norma dalam Undang-Undang sebagai produk DPR bersama pemerintah dapat dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Dengan adanya kewenangan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai legislator. Namun pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi adalah legislator negatif (negative legislature), yaitu legislator yang hanya menyatakan bahwa norma tertentu bertentangan dengan Undang-Undang dasar. Sedangkan perumusan norma baru sebagai gantinya merupakan kewenangan pembuat Undang-Undang yaitu DPR bersama Pemerintah.