IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK EMBARGO OFF THE RECORD KAITAN DENGAN UU PERS NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PADA KEBEBASAN PERS - Istiqomah Nurzafira; Muharsyam Dwi Anantama; Dita Julianti (Saka Bahasa: Jurnal Sastra, Bahasa, Pendidikan, dan Budaya, 2024)
In the eyes of the law (equality before the law) Indonesia guarantees that everyone is equal. This is very clear in the existing law, which states that the state of Indonesia is the right of the state and is fully regulated by law. Print mass communication is a way to realize the public’s right to information and build public opinion through adequate, equal, accurate and TRUE information. The role of a journalist is very important to meet the right people and of course in carrying out this work or profession one must be given legal protection as stated in Article 8 of the Press Law No. 40 of 1999. Where journalists really need legal protection for their work, so that they do not carry out their work or are not overshadowed by intimidation, terror and violence. Di mata hukum (equality before the law) Indonesia menjamin bahwa setiap orang sama. Hal ini amat tegas di dalam undang – undang yang ada , yang menyatakan negara Indonesia adalah hak negara dan diatur sepenuhnya oleh undang-undang. Komunikasi massa cetak adalah cara untuk mewujudkan hak publik atas informasi dan membangun opini publik melalui informasi yang memadai, setara, akurat, dan benar. Peran seorang jurnalis sangat penting untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat dan tentunya dalam melakukan pekerjaan atau profesi tersebut harus diberikan perlindungan hukum yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Hal tersebut disebabkan bahwa jurnalis sangat membutuhkan perlindungan hukum terhadap pekerjaan, agar mereka tidak melakukan pekerjaannya atau tidak dibayangi oleh intimidasi, teror dan kekerasan.