IMPLIKASI KEKOSONGAN REGULASI DALAM PRAKTIK PENYEBARAN KAMPANYE HITAM OLEH BUZZER DI MEDIA SOSIAL - I Gede Mahada Arsadana; Dhiana Puspitawati; Shinta Hadiyantina (Jurnal Yuridis, 2025)
Perkembangan teknologi mempengaruhi segala aspek, terutama dalam penyelenggaraan pemilu yang sangat terlihat pengaruhnya terhadap kampanye pemilu melalui media sosial. Dalam implementasinya kampanye pemilu terdapat adanya kampanye hitam (Black Campign) yang dilakukan oleh Buzzer dengan akun palsu untuk mempengaruhi opini public melalui berita bohong dan pencemaran nama baik. Penelitian ini secara yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasi penelitian ini perlu diaturnya secara tegas mengenai adanya pelanggaran pemilu yang utamanya dilakukan oleh Buzzer lewat media sosial dan dalam implikasinya kampanye hitam harus berdasarkan asas Juber dan Jurdil dalam pembentukan pengaturannya yang nantinya bila ditemukan suatu pelanggaran harus adanya delik aduan untuk ditindak lanjuti yang memerlukan waktu paling lambat 7 hari, bila lewat batas waktu tersebut adanya pelanggaran tidak dilanjutkan, maka dari itu dapat dikonsepkan dengan di temukannya pelanggaran pemilu dapat langsung di laporkan atau sebagai delik umum yang nantinya lembaga yang berwernang dalam menindak adanya kampanye hitam harus dapat bersinergi dengan baik mulai dari Lembaga Bawaslu, KPU, Kepolisian agar terciptanya pemilu damai dan berkeadilan. Perlu adanya pengaturan yang jelas dalam UU Pemilu mengenai kampanye yang dilakukan oleh Buzzer, baik dari pengaturan, penyelenggaraan dan sanksinya harus disesuaikan.