Analisis Paradigma Pengelolaan Aset Pemerintah: Investasi Public, Investasi Komersial, Ataukah Investasi Social? - ., Khaerul Umam; Resty Yusnirmala Dewi (Jurnal Aplikasi Perpajakan, 2025)
Pengelolaan aset pemerintah daerah merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang efektif serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, peningkatan nilai aset tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemanfaatannya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi paradigma pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan menelaah apakah aset daerah diposisikan sebagai investasi publik, investasi komersial, atau investasi sosial. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggali data melalui wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumen resmi mengenai pengelolaan aset daerah. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, serta validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset masih didominasi paradigma investasi publik, yang mencapai 68% dari total aset, terutama berupa jalan, jaringan irigasi, gedung, dan fasilitas layanan dasar. Namun, orientasi ini tidak diikuti efektivitas pemanfaatan, tercermin dari meningkatnya nilai aset rusak berat dan stagnannya kontribusi aset terhadap PAD. Aset komersial hanya berkontribusi 0,5% dari total aset, dengan asset turnover rendah, meskipun wilayah memiliki potensi ekonomi tinggi melalui sektor pariwisata. Sementara itu, investasi sosial juga belum optimal, terlihat dari terbatasnya dampak sosial sentra IKM dan pasar tradisional. Temuan ini menegaskan perlunya reposisi paradigma pengelolaan aset ke arah yang lebih seimbang dengan memperkuat pemanfaatan aset publik, memperluas skema kerja sama komersial inovatif, serta meningkatkan kapasitas aset sosial untuk mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian merekomendasikan penguatan manajemen siklus hidup aset, optimalisasi aset strategis berbasis kemitraan, digitalisasi sistem aset, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola aset daerah.