PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM SATWA LIAR YANG DILINDUNGI BERDASARKAN PRESVEKTIF VIKTIMOLOGI - Hadi Pura, Margo (Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2022)
Makhluk-makhluk yang menarik yang lingkungan normalnya telah menyusahkan karena populasinya praktis musnah, telah menyebabkan otoritas publik untuk menegakkan peraturan dan pedoman untuk keamanan makhluk-makhluk yang terancam punah dari pemusnahan. Kegiatan para pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Aset Biasa Organik dan Lingkungannya. Mencermati akibat dari tinjauan ini, disadari bahwa pengaturan pengaturan pidana terhadap tindak pidana unjuk rasa berganda sehubungan dengan pengaturan persetujuan pidana untuk demonstrasi penyalahgunaan makhluk yang dilindungi benar-benar telah diarahkan oleh pengaturan Indonesia. Kode Penipu. Bagaimanapun juga, setelah perintah Peraturan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengawetan Aset Organik dan Lingkungannya. Kemudian pelaksanaan penertiban pidana terhadap aksi unjuk rasa di Indonesia diamati bahwa pemolisian yang berkesinambungan sesuai dengan siklus dan aturan peraturan dan pedoman yang relevan dan mengelolanya mulai dari interaksi pemeriksaan hingga pilihan otoritas yang ditunjuk. Penjaminan yang sah terhadap satwa liar yang dilindungi dari segi hukum pelestarian kekayaan alam dan sistem hayati melalui upaya preventif dengan pengelolaan yang dilakukan terhadap keberadaan satwa yang dilindungi dan lingkungannya serta secara tegas melalui penuntutan dan penertiban pelaku pelanggaran tersebut.