ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM SUPLAI AIR BERSIH PURWOREJO-DIY UNTUK YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA) - Natasya Salsabila Pramudita; Safina Rahma Isro’in Maftukha; Putri Ayu Lailatun Nafi’ah; Widya Dwi Prastiwi (Jurnal Media Akademik (JMA), 2025)
Penelitian ini bertujuan menganalisis status perencanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk suplai air bersih bagi kebutuhan vital Yogyakarta International Airport (YIA). YIA, sebagai penggerak permintaan ekonomi regional, diperkirakan membutuhkan pasokan air sebesar 6.000 liter per detik, dan Sungai Bogowonto di Purworejo memiliki potensi untuk memasok sekitar 3.000 liter per detik (50%). Kerjasama ini melibatkan aktor heterogen, melintasi batas yurisdiksi horizontal (Jawa Tengah-DIY) dan level pemerintahan vertikal (Pemerintah Daerah-Pusat/BBWSSO), sehingga memerlukan tata kelola jaringan (Network Governance). Meskipun komitmen politik telah ditandai dengan pertemuan formal antara Bupati Purworejo dan Gubernur DIY pada April 2024, kerja sama ini masih berada pada tahap penjajakan teknis dan belum memiliki landasan hukum yang mengikat (MoU/PKS). Hambatan utama terletak pada kesenjangan regulasi vertikal, di mana izin pengambilan air dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) baru 50 liter per detik, sangat jauh dari potensi maksimal 3.000 liter per detik. Selain itu, Sungai Bogowonto dipandang sebagai Sumber Daya Komunal (Common Pool Resource), sehingga pemanfaatan air bersih dalam skala besar tanpa aturan yang jelas rentan menimbulkan konflik sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan KAD ini sangat bergantung pada percepatan finalisasi landasan hukum (MoU/PKS), sinkronisasi regulasi perizinan dengan mekanisme yang lebih sederhana (one-gate system), serta integrasi kebijakan konservasi berbasis keberlanjutan untuk menjamin alokasi air yang adil dan berkelanjutan. KAD ini diharapkan tidak hanya menciptakan efisiensi sumber daya air, tetapi juga berfungsi sebagai model tata kelola kolaboratif lintas daerah di Indonesia.