UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI NASABAH DI SEKTOR PERBANKAN - Putu Brahmanila Prapti (Jurnal Media Akademik (JMA), 2025)
Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam mengakses segala informasi dan memiliki peran besar dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai dunia luar. Namun, di sisi lain kemudahan-kemudahan di era digital ini banyak dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan, terutama kejahatan siber. Salah satu kejahatan yang marak sebagai dampak dari era yang serba digital ini adalah pencurian data pribadi. Data pribadi merupakan aset yang penting bagi setiap warga negara dan berhak untuk dilindungi terutama dalam sektor perbankan. Perlindungan hukum bagi para nasabah merupakan hal yang penting karena bank merupakan lembaga keuangan yang dalam pelaksanaannya berlandaskan kepercayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui upaya penegakan hukum di Indonesia mengenai perlindungan terhadap nasabah yang data pribadinya dicuri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam hal kejahatan siber pencurian data pribadi, perlindungan hukum diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta berbagai peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Prinsip kerahasiaan merupakan prinsip yang digunakan bank demi menjaga hubungan antara nasabah dan bank yang berlandaskan kepercayaan.