Implementasi dan Tantangan Anggaran Pro-Poor Dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Studi Literatur - Manihuruk, Frido Evindey; Syahbana, Eza; Alisya, Jeane; Lubis, Putri Kemala Dewi; Matondang, Khairani Alawiyah (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Anggaran pro-poor memegang peranan krusial sebagai instrumen fiskal strategis dalam agenda global pengentasan kemiskinan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Meskipun alokasi anggaran negara terus mengalami peningkatan, realitas menunjukkan bahwa hal tersebut sering kali tidak berkorelasi positif dengan penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan, sehingga menciptakan sebuah paradoks kebijakan yang persisten. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dinamika implementasi dan tantangan struktural anggaran pro-poor dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui desain studi literatur deskriptif-komparatif terhadap 12 artikel jurnal terpilih, penelitian ini menyintesiskan bukti empiris dari konteks desentralisasi di Indonesia dan studi komparatif di Afrika. Analisis dilakukan dengan membedah kesenjangan antara komitmen perencanaan dan realisasi anggaran menggunakan lensa teori kapabilitas Amartya Sen. Temuan utama mengungkap bahwa hambatan terbesar bukan terletak pada ketiadaan kapasitas fiskal, melainkan pada distorsi alokasi dan ekonomi politik. Secara spesifik, studi ini mengidentifikasi tiga hambatan krusial: (1) Inkonsistensi alokasi anggaran, di mana belanja pegawai dan operasional birokrasi mendominasi dan menggerus porsi belanja pemberdayaan masyarakat; (2) Fenomena elite capture dalam forum partisipatif seperti Musrenbang yang secara sistematis meminggirkan aspirasi kelompok miskin; serta (3) Hambatan teknis berupa inclusion/exclusion error pada basis data penerima bantuan sosial. Studi ini menyimpulkan bahwa instrumen desentralisasi fiskal, seperti Dana Desa, terbukti pro-poor secara nominal namun gagal menjadi pro-equality secara substantif akibat rendahnya kualitas belanja (spending quality). Implikasi kebijakan menuntut transformasi paradigma dari pendekatan administratif menuju intervensi yang berfokus pada penguatan modal manusia serta reformasi mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dan akuntabel.