JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA - Afifah, Wiwik; Hidayati, Titik Sri (Mimbar Keadilan, 2016)
Pengaturan hukum terhadap pelindungan pekerja rumah tangga pada dasarnya belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga, hal inidiantaranya karena tanggungjawab Negara belum terimplementasi dalam substansihukum yang ada termasuk didalamnya keberadaan lembaga jaminan sosial dalammemenuhi hak Warga Negara. Penelitian ini membahas tentang bagaimana lembagajaminan sosial memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Penelitian inidilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitianhukum normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum,prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Lembaga jaminan sosialmemberikan perlindungan berupa penerima bantuan iuran kepada pekerja rumahtangga karena pekerja rumah tangga dianggap sebagai pekerja yang kesejahteraansosialnya kurang/termasuk orang tidak mampu. Banyaknya pekerja rumah tangga yang tidak terdaftar maupun mengetahui mengenai sistem jaminan sosial dalam BPJSpenerima bantuan iuran dikarenakan kurangnya sosialisasi dari BPJS. Hubungan kerjayang dikarenakan perjanjiannya dapat dilakukan dengan perjanjian lisan, sehinggahubungan kerja dapat merugikan pekerja rumah tangga meskipun perjanjian lisantersebut disaksikan oleh ketua Rukun TetanggaKata Kunci : Jaminan Sosial, Pekerja Rumah Tangga.