Aspek Hukum Pidana dalam Penyebaran Konten Pornografi di Platform Digital - Fuad Nur (Journal of Innovative and Creativity, 2025)
Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap penyebaran konten pornografi melalui platform digital seperti media sosial yang semakin masif dan mengancam nilai-nilai moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pidana penyebaran konten pornografi melalui platform digital dan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana penyebaran konten pornografi melalui platform digital diatur dalam dua instrumen hukum utama, yaitu UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana 6 bulan hingga 12 tahun penjara dan/atau denda Rp. 250 juta hingga Rp. 6 miliar, serta UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp. 1 miliar. Pertanggungjawaban pidana pelaku dapat diterapkan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu melakukan perbuatan menyebarluaskan konten pornografi yang dibuktikan melalui bukti digital; adanya kemampuan bertanggung jawab; terdapat unsur kesengajaan; dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Semua syarat tersebut harus dapat dibuktikan dalam proses peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan proporsional.