EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERCEPATAN PENGENDALIAN DAN KERUSAKAN DAS CITARUM MELALUI PROGRAM CITARUM HARUM DALAM PENANGANAN LAHAN KRITIS DI HULU DAS CITARUM KECAMATAN KERTASARI, KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024-2025 - Fania Jamilatul Rahmah; Nandang Alamsah Deliarnoor (Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2025)
Program Citarum Harum merupakan kebijakan strategis yang digagas oleh pemerintah dalam merespons kerusakan di DAS Citarum, khususnya di wilayah hulu Kecamatan Kertasari. Wilayah ini diketahui mengalami perluasan lahan kritis terbesar di Kabupaten Bandung, yang berdampak signifikan terhadap peningkatan risiko bencana lingkungan seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor sehingga mengancam keberlanjutan fungsi Sungai Citarum sebagai sumber kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dalam penanganan lahan kritis berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.  Hasil riset menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Citarum Harum telah berhasil merehabilitasi lahan kritis, peningkatan kualitas air dan meningkatkankan partisifatif masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan personel, serta distribusi manfaat yang belum merata. Evaluasi pelaksanaan Program Citarum Harum di Kecamatan Kertasari menunjukkan bahwa program ini berhasil pada aspek efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam efisiensi, kecukupan, dan pemerataan. Dengan demikian, program ini secara umum dapat dikategorikan berhasil namun belum sepenuhnya optimal. Untuk mengoptimalkan program, perlu penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan jumlah dan produktivitas personel, perluasan cakupan intervensi program, serta integrasi hasil evaluasi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan. Abstract The Citarum Harum Program is a strategic policy initiated by the government in response to environmental degradation in the Citarum River Basin, particularly in the upstream area of Kertasari District. This region has experienced the largest expansion of critical land in Bandung Regency, which significantly increases the risk of environmental disasters suchas floods, droughts, and landslides—threatening the sustainability ofthe Citarum River as a vital life source for the community. This study aims toevaluate the policy for managing critical land based on William N. Dunn’s six policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The research findings indicate that the implementation of the Citarum Harum Program has succeeded in rehabilitating critical land, improving water quality, and increasing community participation in environmental conservation. However, it still faces challenges such as limited budget and personnel, as wellas unequal distribution of benefits. The evaluation of the program in Kertasari District shows success in terms of effectiveness, responsiveness, and appropriateness, while weaknesses remainin efficiency, adequacy, and equity. Therefore, the program can generally be categorized as successful, though not yet fully optimal. To maximize its outcomes, it is necessary to strengthen cross-sectoral coordination, increase the number and productivity of field personnel, expand the scope of program interventions, and integrate evaluation results as the basis for policy formulation.