IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI NTB - Nur Indry Yani Febriyanti; Ayu Fitrianingsih; Sri Uswatun Hasanah Mang; Asfarony Hendra Nazwin; Rahmad Hidayat; Muhammad Aprian Jailani (Bestari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2025)
Abstract : This study aims to examine the implementation of public legal administration services (AHU) policy by the Regional Office of the Ministry of of West Nusa Tenggara (NTB) in supporting the legal status of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Using a descriptive qualitative approach, the study reveals several challenges in service implementation, including low legal literacy, limited technological infrastructure, and minimal budget support. Findings show that services such as the Sole Proprietorship through the AHU Online platform have significant potential to strengthen MSME legality, but their effectiveness is still hindered by uneven access to information and technology in rural areas. Cross-sector collaboration and legal education strategies are needed to ensure that all MSME actors can fairly and equitably access the benefits of legal business recognition.Keywords: AHU, MSMES, legality, Kemenkum NTB, Sole ProprietorshipKeywords:AHU, UMKM, Legalitas, Perseroan Perorangan, Kanwil Kemenkum NTB Kata Kunci: AHU, MSMES, legality, Kemenkum NTB, Sole Proprietorship Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) oleh kantor Wilayah Kementrian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mendukung legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkap berbagai tantangan dalam penerapan layanan, termasuk rendahnya literasu hukum, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan minimnya dukungan anggaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan seperti Perseroan Perorangan melalui platform AHU Online memiliki potensi besar dalam memperkuat legalitas UMKM, namun efektivitasnya masih terbatas oleh ketimpangan akses informasi dan teknologi di wilayah pedesaan. Diperlukan kolaborasi lints sektor dan strategi edukasi hukum untuk memastikan seluruh pelaku UMKM dapat mengakses manfaat legalitas secara adil dan merata. Keywords:AHU, UMKM, Legalitas, Perseroan Perorangan, Kanwil Kemenkum NTB