Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import - I Wayan Gede Asmara; I Nyoman Sujana; Ni Made Puspasutari (Jurnal Analogi Hukum, 2019)
In this increasingly modern era, businesses can produce goods and services with high competitiveness; the existence of Law Number 8 of 1999 which regulates consumer protection is not intended to turn off business of business people. The government plays a role in controlling between business actors and consumers, as for 3 (three) things that support a country's ability to implement good governance, namely 1. State or Government, 2. Century society, civil society, civil society, and 3. Partnership interactions arising from trust. The presence of the Consumer Dispute Settlement Agency is very beneficial for businesses and consumers to follow up on a legal conflict. Pada era yang semakin modern ini pelaku usaha dapat mengasilkan barang maupun jasa dengan daya saing tinggi, adanya UU Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Pemerintah berperan dalam pengendalian antara pelaku usaha dan konsumen, adapun 3 (tiga) hal yang mendukung kemampuan suatu negara dalam melaksanakan pemerintahan yang baik, yakni 1. Negara atau Pemerintah, 2. Masyarakat abad, masyarakat madani, masyarakat sipil, dan 3. Interaksi kemitraan yang timbul karena kepercayaan. Kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sangat bermanfaat bagi pelaku usaha dan konsumen untuk menindaklanjuti terjadinya suatu konflik hukum.