PERANAN PENERJEMAH DI LINGKUP KEHAKIMAN - David Gustaaf Manuputty (SAWERIGADING, 2013)
There are a lot of deeds and other legal documents of property ownership made in foreign language andin regional language. On the other side, Indonesian Constitution established bahasa Indonesia as the statelanguage is obliged to be functioned as media for documentation. Therefore, translating ancient documentsused as evidence at law-court should be done. Translation is transferring message from one language toanother which should be made without increasing or decreasing its meaning by complying Indonesianprinciples either in law procedures or in bahasa Indonesia. Method used in this writing is descriptivequalitativesupported by collecting data technique in form ofdocumentating legal documents made in foreignlanguage (Dutch) and in Maccasarese language purpossively. The result of observation shows that thetranslator, for assisting authorized party in considering the evidence, does translation and/or transliterationwithout doing any intervension out of his obligation. AbstrakBanyak dokumen dan surat sah lainnya yang menjadi pegangan masyarakat dibuat dalam bahasa asing dandaerah. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009menentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara wajib difungsikan sebagai media pendokumentasiannegara. Untuk itu, perlu dilakukan penerjemahan terhadap dokumen-dokumen uzur tersebut bila dijadikanalat bukti di pengadilan. Penerjemahan adalah pemindahan pesan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lainyang selayaknya dilakukan tanpa mengurangi atau menambahi makna yang terkandung dalam naskah aslinyatanpa melanggar kaidah bahasa dan pola/laras hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah metodedeskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa pendokumentasian terhadap sejumlah akteberbahasa asing (Belanda) dan daerah (Makassar) secara purposif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwapenerjemah, demi membantu pihak berwenang mempelajari alat bukti, melakukan alih bahasa dan/atau alihaksara tanpa melakukan intervensi apa pun yang bukan wewenangnya.