Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I - Matthew Sharif; Edgard Naba Rivalio; Mardian Putra Frans (Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 2024)
Penelitian ini menganalisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Mtr terkait penyalahguna narkotika golongan 1 jenis metamfetamin. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara 14 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000, Terdakwa diputus dengan putusan bebas karena unsur delik dalam pasal-pasal yang didakwakan tidak terpenuhi akibat ketiadaan barang bukti fisik narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis kaidah hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana narkotika golongan 1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam unsur Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, terdapat frasa Narkotika yang selama ditafsir bahwa Narkotika harus dibuktikan secara fisik pada saat penangkapan, namun pada putusan aquo terdapat kesesuaian antara alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa terdapat narkotika sebagai bagian dari unsur pidana, kesesuaian alat buktinya seperti hasil laboratorium seperti tes urine, Saksi a de charge yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menggunakan narkotika. Penelitian ini menyarankan bahwa pembuktian tindak pidana narkotika seharusnya tidak hanya terpaku pada barang bukti fisik, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian alat bukti yang relevan untuk memastikan adanya unsur narkotika sebagaimana dalam rumusan pasal.