Perlindungan Hukum Terhadap Pasukan Asing yang Memberikan Bantuan Kemanusiaan di Wilayah Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Internasional - Raihan Satria; Atikah Rahmi (Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 2024)
Salah satu konflik terpanjang dalam sejarah modern Timur Tengah adalah konflik Israel-Palestina, yang melibatkan dua kelompok etnis yang berjuang untuk mendapatkan kedaulatan atas wilayah yang sama. Kekerasan dan ketidakstabilan konflik ini telah menyebabkan banyak penderitaan bagi kedua belah pihak, mengakibatkan ribuan kematian dan jutaan korban langsung. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal dengan nama lain seperti metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, dan metode penelitian hukum murni. Sebagai ciri khas dari jenis penelitian hukum normatif, fokus penelitian ini adalah pada hukum tertulis atau hukum yang ditemukan dalam buku dan adat istiadat masyarakat. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata, mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum internasional. Perlindungan hukum internasional ini diatur oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Protokol Tambahannya dan Konvensi Jenewa 1949, serta prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional, seperti prinsip pembedaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina. Organisasi kemanusiaan internasional seperti ICRC dan UNHCR sangat berkontribusi pada pelaksanaan hukum kemanusiaan internasional. Namun, tidak adanya penghormatan dan penegakan hukum kemanusiaan internasional oleh pihak-pihak yang bertikai menghalangi pelaksanaan ini.