FUNGSI ADVOKAT SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM UNDANGUNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG - Raden Muzayin Arifin (Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam, 2014)
Pencucian uang atau money laundering pada umumnyadiartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untukmengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatannarkotika, perjudian, penyelundupan, perdagangan orang,pembalakan liar, bisnis prostitusi, dan kejahatan serius lainnya,sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak sepertihasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudahdisamarkan atau disembunyikan. Keberadaan pihak pelapordalam rezim Anti Money Laundering begitu strategis, pihakyang dikenai kewajiban untuk melaporkan unusual transactionadalah penyedia jasa keuangan, profesi dan penyedia barangdan/jasa lainnya. Profesi disini diantaranya adalah Advokat,Notaris, Kurator. Akan tetapi justru peran strategis sebagaipelapor adanya transaksi mencurigakan ini tidak diatur dalamUndang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang. Dengan tidak diaturnya kewajibanpelaporan adanya transaksi yang mencurigakan dalamUndang-Undang TPPU, maka Indonesia telah mengabaikanrekomendasi masyarakat internasional yang tergabung dalamNegara-negara G- 7 (Financial Action Task Force (FATF) onMoney Laundering) mengenai kewajiban pelaporan olehprofesi tertentu sebagai upaya pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uang.