PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUMAN MATI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA - Meyza Putri Barenns; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara (Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum, 2025)
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas dan seberapa bergunanya pengaturan hukuman mati dalam UU Nomor 20 tahun 2001 apabila diterapkan secara tegas kepada pelaku korupi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi. Tingginya kasus korupsi di Indonesia ini tentu merupakan masalah serius bagi bangsa Indonesia. Hukuman mati ini sendiri terkadang tidak bisa diterapkan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Namun di sisi lain penerapan hukuman mati di nilai efektif di beberapa Negara karena memberikan efek jera yang signifikan untuk menekan kasus korupsi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang- undangan. Hasilnya yaitu bahwa penerapan hukuman mati belum berlaku secara aktif dalam sistem peradilan di Indonesia dikarenakan ada beberapa alasan yang tentu membuat penanganan korupsi di Indonesia kurang dapat begitu teratasi dengan baik. The purpose of this study is to find out how effective and how useful the regulation on the death penalty in Law Number 20 of 2001 is if it is strictly applied to corruptors. As we know that the level of corruption in Indonesia is very high. The high number of corruption cases in Indonesia is certainly a serious problem for the Indonesian people. The death penalty itself is sometimes not applicable because it is considered contrary to human rights, namely the right to life. However, on the other hand, the application of the death penalty is considered effective in several countries because it provides a significant deterrent effect in reducing corruption cases. The research method used is the normative juridical research method using laws and regulations. The result is that the application of the death penalty has not been actively applied in the justice system in Indonesia because there are several reasons which certainly make the handling of corruption in Indonesia less able to be resolved properly.