PRAPERADILAN SEBAGAI INSTRUMEN AKUNTABILITAS PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA - Ni Nyoman Fanny Cantika Putri; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani (Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wewenang praperadilan dalam menjamin akuntabilitas proses penyidikan serta menganalisis akuntabilitas dan profesionalitas penyidik dalam penerbitan Surat Perintah Penyidikan Baru (SPRINDIK) pasca putusan praperadilan pada perkara yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan guna menelaah peran praperadilan sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan penyidik dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan memiliki kedudukan penting sebagai mekanisme kontrol yudisial untuk melindungi hak-hak tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang. Namun, meskipun kewenangan praperadilan telah diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, praktik penerbitan SPRINDIK secara berulang terhadap perkara yang sama menimbulkan permasalahan serius terkait kepastian hukum, asas due process of law, serta perlindungan hak asasi tersangka. Temuan ini menegaskan perlunya profesionalitas penyidik serta penguatan fungsi praperadilan agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam proses penyidikan dapat terjamin. This study aims to identify the authority of pretrial in ensuring the accountability of the investigation process and to analyze the accountability and professionalism of investigators in issuing a New Investigation Order (SPRINDIK) after a pretrial decision in the same case. The research method used is normative legal research with a statutory approach to examine the role of pretrial as a supervisory instrument over investigators’ actions in the criminal justice system. The results show that pretrial has an important position as a judicial control mechanism to protect the rights of suspects from arbitrary actions by investigators. However, although the authority of pretrial has been expanded through Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, the practice of repeatedly issuing SPRINDIK for the same case creates serious problems related to legal certainty, the principle of due process of law, and the protection of suspects’ fundamental rights. These findings highlight the need for investigator professionalism and the strengthening of the pretrial function to ensure justice, legal certainty, and accountability in the investigation process.