PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MONEY POLITIC DALAM PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA - Komang Andhika Putra Erawan; I Gusti Ayu Putri Kartika (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2025)
Indonesia ialah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi untuk pengelolaan sistem pemerintahannya. Dalam sistem demokrasi Indonesia sendiri, rakyat memegang kekuasaan tertinggi.  Hal tersebut seperti halnya yang termuat di Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan hal ini, lahirlah suatu sistem yang dikatakan mewakili prinsip demokrasi, yaitu pemilihan umum. Menilik bahwa urgensi dari pemilu ialah untuk mencapai otoritas secara legal formal dimana rakyatlah yang menentukan kuasa, maka kerap kali para peserta pemilu melakukan segala upaya untuk meraih suara rakyat terutaman dengan menggunakan praktik money politic. Money politic ini sendiri masuk kedalam bentuk pelanggaran pidana dalam pemilu dan telah diatur pada Peraturan Perundangan di Indonesia. ABSTRACT Indonesia is a country that implements a democratic system in the management of its government. In Indonesia's own democratic system, the people hold supreme power. This is as stated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Based on this, a system was born that was said to represent democratic principles, specifically elections. Since the urgency of the elections is to achieve formal legal authority where it is the people who determine the power, often the election participants make every effort to achieve the special popular vote using political money practices. This political money itself falls into the form of criminal offenses in elections and has been regulated in the Rules of Perpetual Invitation in Indonesia.