IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA MELALUI PENJUALAN DIBAWAH TANGAN - Ghefira Nur Fatimah; Wardani Rizkianti (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2025)
Penelitian ini mengkaji implementasi penyelesaian kredit jaminan fidusia melalui mekanisme penjualan dibawah tangan sebagai upaya penanganan kredit bermasalah di PT Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya. Jaminan fidusia sebagai lembaga yang fleksibel meskipun eksekusinya sering menghadapi kendala saat debitur wanprestasi. Permasalahan utama berfokus pada implementasi prosedur penjualan dibawah tangan dan juga hambatan yang dihadapi Pegadaian dalam pelaksanaannya. Adapun metode yang diadopsi berupa Hukum Normatif (Yuridis Normatif) dengan pendekatan perundangan maupun kasus, yang mana dibuktikan dengan data kualitatif dari wawancara dengan salah satu staff Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya. berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwasanya Pegadaian memprioritaskan penjualan dibawah tangan karena efisiensi dan potensi memaksimalkan harga jual, dengan syarat mutlak adanya persetujuan tertulis dari debitur. Namun proses ini terhambat oleh sikap non-kooperatif debitur. Apabila gagal, Pegadaian beralih ke jalur eksekusi lelang yang dijamin oleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang berkekuatan hukum. Saran yang dapat diberikan yakni diperlukan penguatan sistem komunikasi dan administrasi pemberitahuan (somasi) untuk meminimalisir risiko gugatan hukum dari debitur atas dasar cacat prosedur. This study examines the implementation of fiduciary collateral credit settlement through an underhand sale mechanism as an effort to handle problem loans at PT Pegadaian Syariah, Kramat Raya Branch. Fiduciary collateral is a flexible institution, although its execution often faces obstacles when the debtor defaults. The main problem focuses on the implementation of the underhand sale procedure and also the obstacles faced by Pegadaian in its implementation. The research method used is Normative Law (Normative Jurisprudence) with a Legislative approach and a case approach, supported by qualitative data from interviews with one of the staff of Pegadaian Syariah, Kramat Raya Branch. Based on the interview, it shows that Pegadaian prioritizes underhand sales due to efficiency and the potential to maximize the selling price, with the absolute requirement of written approval from the debtor. However, this process is hampered by the debtor's non-cooperative attitude. If it fails, Pegadaian switches to an auction execution route guaranteed by a legally binding Fiduciary Guarantee Certificate. Suggestions that can be given are the need to strengthen the communication system and notification administration (summons) to minimize the risk of lawsuits from debtors based on procedural defects.