Pemerintahan Herman Willem Daendels di Hindia Belanda (1808-1811): Sistem Pemerintahan, Kebijakan Kolonial, dan Dampaknya di Jawa - Rosmaida Sinaga; Aurel Putri Azahra; Ahmad Syukur Amin Sambo; Muhammad Fahrezi; Sarah Tasya Rotua Uli Sitinjak (Jurnal Pendidikan Tambusai, 2025)
Pemerintahan Herman Willem Daendels di Hindia Belanda (1808–1811) berlangsung pada masa ketika persaingan Inggris–Prancis memicu ketegangan geopolitik yang besar. Kondisi ini membuat Jawa dipandang sebagai wilayah yang perlu segera diperkuat pertahanannya sekaligus dirapikan kembali struktur administrasinya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Daendels mengatur pemerintahan, apa saja tujuh kebijakan penting yang ia terapkan untuk mereorganisasi politik dan ekonomi di Jawa, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat. Kajian dilakukan melalui studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Daendels membentuk birokrasi yang sangat terpusat dengan menumpuk kekuasaan di tangan Gubernur Jenderal, melakukan militerisasi terhadap pegawai sipil, serta memperketat sistem pengawasan administratif. Tujuh kebijakan utama yang ia jalankan mencakup penundukan kerajaan-kerajaan Jawa, penataan ulang wilayah dalam bentuk prefektur, pembenahan lembaga peradilan, penyeragaman aturan perdagangan, penjualan tanah partikelir, pembangunan kawasan Weltevreden sebagai pusat pemerintahan baru, serta pembangunan Jalan Raya Pos dari Anyer hingga Panarukan. Meski membawa peningkatan dalam bidang administrasi dan pembangunan infrastruktur, kebijakan-kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak sosial yang berat, terutama dalam bentuk kerja paksa dan meningkatnya eksploitasi terhadap penduduk Jawa.