Analisis Kendala SIPD dan Coretax terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan di Sekretariat DPRD Lamongan - Nurul Aini; Poltjes Pattipeilohy (Jurnal Pendidikan Tambusai, 2025)
Implementasi permasalahan pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan CoreTax di lingkungan Sekretariat DPRD Lamongan masih. Kendala utama meliputi hambatan teknis sistem yang tidak stabil, ketidaksinkronan data akibat integrasi yang belum matang, dan keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengoperasikan fitur-fitur kompleks. Permasalahan ini secara langsung berdampak negatif pada transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kendala-kendala tersebut, serta menguji bagaimana faktor-faktor penghambat ini memengaruhi tiga tahapan penting: proses input data, mekanisme pelaporan keuangan, dan tingkat akurasi data yang dihasilkan oleh sistem. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi yang meliputi wawancara mendalam dengan staf pelaksana dan pengambil keputusan, observasi terhadap praktik operasional sehari-hari, dan analisis dokumentasi terkait kendala sistem. Fokus penelitian adalah memahami praktik nyata dan tantangan koordinasi antarunit dalam penggunaan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan sistem yang tidak terprediksi, integrasi data yang belum optimal antar-modul, dan kesenjangan literasi digital antar-staf menjadi faktor penghambat utama kelancaran operasional. Meskipun terdapat hambatan, SIPD dan CoreTax memberikan manfaat substansial berupa percepatan proses administrasi dan peningkatan efisiensi pengelolaan dokumen dibandingkan metode manual sebelumnya. Keberhasilan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh tiga pilar utama: stabilitas infrastruktur sistem, kesiapan dan pemerataan kapabilitas SDM, serta dukungan manajerial yang berkelanjutan dalam mengatasi resistensi perubahan dan masalah teknis. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan perlunya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan, penyempurnaan fitur sistem untuk memastikan integrasi data yang mulus, penguatan koordinasi lintas instansi, serta penerapan sistem pengawasan internal secara periodik untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Lamongan.