PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL - Ni Kadek Ari Duwi Pratiwi; Dewa Ayu Dian Sawitri (Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 2025)
Penelitian ini mengulas perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai korban pinjaman online ilegal. Menggunakan pendekatan normatif, kajian ini menelaah berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian ini  menyatakan bahwasanya perlindungan hukum pada pelanggan menjadi aspek yang sangat krusial dalam menghadapi maraknya pinjaman online ilegal. Ketetapan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen menjadi dasar penting untuk mencegah masyarakat dari kerugian materiil maupun tekanan psikologis yang mungkin timbul akibat praktik yang merugikan. Perlindungan ini tak hanya berguna menjadi payung hukum, namun pula menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga hak-hak konsumen.   Kata Kunci: Peran Pemerintah, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online Ilegal   ABSTRACT   This study explores the legal protection provided to individuals who fall victim to illegal online lending practices. Adopting a normative approach, it examines relevant laws and regulations to assess the issue. The findings highlight that safeguarding consumer rights is a vital aspect in addressing the widespread rise of unlawful online loans. The provisions set out in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection serve as a crucial foundation to help prevent both financial loss and emotional distress that consumers may face due to harmful practices. This protection not only acts as a legal shield but also reflects the state's responsibility in upholding the rights of its citizens   Key Words: Role of Government, Legal Protection, Online Loans