PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS KEPUTUSAN VOLUNTARY DELISTING PERUSAHAAN TERCATAT OLEH BURSA EFEK INDONESIA - Dimas Wahyu Nur Alief; Made Aditya Pramana Putra (Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 2025)
Tujuan dari studi ini tidak lain demi mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang saham minoritas yang terkena dampak keputusan voluntary delisting serta tanggung jawab hukum atas kerugian yang disebabkan akibat tindakan voluntary delisting tersebut. Selain itu, situasi ini bisa menjadi lebih rumit jika suatu perusahaan telah berubah status menjadi perusahaan go private, yang akan lebih sulit diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Voluntary delisting dalam konteks pasar modal merujuk pada situasi di mana suatu emiten resmi menghilang dari Bursa Efek, sehingga sahamnya tidak lagi dapat diperdagangkan secara bebas, dan hal ini diusulkan oleh emiten itu sendiri dengan alasan tertentu. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode kepustakaan (library research). Meskipun tindakan voluntary delisting dapat memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan, seperti pengurangan biaya dan peningkatan fleksibilitas, langkah ini juga berpotensi menimbulkan risiko bagi pemegang saham, terutama bagi mereka yang menolak keputusan tersebut. Untuk melindungi hak pemegang saham, peraturan yang berlaku mensyaratkan perusahaan memberikan informasi yang jelas mengenai alasan dan tujuan delisting serta menyediakan mekanisme bagi stakeholder yang belum sepakat untuk menjual saham mereka kepada perusahaan dengan harga yang adil. Selain itu, keputusan delisting terlebih dahulu diwajibkan memperoleh kesepakatan bersama dari pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan delisting, khususnya setelah perusahaan berstatus go private. Kata Kunci: Voluntary Delisting, Pemegang Saham Minoritas, Pasar Modal. ABSTRACT The aim of this research is to identify the type of legal safeguards that can be offered to minority shareholders affected by the choice of voluntary delisting, as well as the legal accountability for the losses resulting from this process. Additionally, this scenario may become more complex if a company evolves into a private entity, which makes oversight by the Financial Services Authority (OJK) significantly more challenging. In the realm of capital markets, voluntary delisting refers to the process by which a company is formally taken off the Stock Exchange, resulting in its shares being no longer available for public trade, and this action is initiated by the issuer for specific reasons. This research adopts a normative legal study approach, utilizing a library-based method. While voluntary delisting can provide advantages to an organization, such as lowering expenses and enhancing adaptability, it can also generate risks for shareholders, especially those who oppose the decision. To safeguard the rights of shareholders, current regulations mandate that companies present transparent information concerning the justifications and goals of the delisting, along with a means for dissenting shareholders to sell their stocks back to the company at an equitable price. Furthermore, the decision to delist must receive consent from independent shareholders during the general shareholders' meeting (RUPS). This research also highlights the necessity of overseeing the execution of delisting, particularly after a firm transition to private ownership. Key Words:   Voluntary Delisting of Shares, Minority Shareholders, Capital Market.